Manado, - Kapolda Sulawesi Utara, Irjen. Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., bersama Wakapolda Brigjen. Pol. Drs. Bahagia Dachi, SH., MH., menggelar pertemuan dengan Dewan Manguni yang dipimpin oleh Tonaas Pdt. Wangko Hanny Pantouw, dan Panglima Andy Rompas, pada Rabu (30/10/2024) di Mako Polda Sulut. Pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi keamanan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sulawesi Utara, yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Dewan Manguni yang dihadiri oleh :
1.Pdt Hanny Pantouw & Trius Abas , Pdt Refly Mawikere , Pdt Dendy ( DPP LASKAR MANGUNI INDONESIA )
2. Andi Rompas ( Panglima Besar Pasukan Manguni Makasiow)
3. Steven Kembuan (BENTENG)
4. Donny Lasut (MTI)
5. Riko Sumilat (Makatana Minahasa)
6. Jecky Dayo (MANGUNI HITAM)
7. Wens Bojangan (LMI DPD MANADO)
8. Robby Supit (Manguni Minaesa)
Pertemuan pertama bertempat diruangan Wakapolda sulut dengan mendiskusikan beberapa issue terkait situasi dan kondisi keamanan, senergitas antara polri dan ormas adat, termasuk pelayanan polri terhadap masyarakat.
Pada kesempatan itu wakapolda menyampaikan untuk dapat melaporkan jika ada anggota polri yang tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memperlambat proses laporan masyarakat, termasuk anggota yang terlibat dalam kegiatan ilegal. "Pada kesempatan itu juga wakapolda menunjukan 4 berkas laporan masyarakat,LSM, dipolres Bitung yang belum ada kepastian hukum. "Wakapolda menyampaikan laporan ini mendapatkan atesi polda sulut, dan jika ditemukan adanya penyidik yang tidak menjalankan tugas dengan baik, akan dicabut status penyidiknya.
Pada kesempatan kedua pertemuan diruangan kapolda Para pimpinan ormas ini mengemukakan keresahan masyarakat terkait pemeriksaan terhadap seorang pimpinan organisasi keagamaan yang dilakukan oleh Polda Sulut. Hanny Pantouw dan Andy Rompas menyampaikan bahwa situasi ini memunculkan spekulasi masyarakat yang mengaitkan pemeriksaan dengan kepentingan politik tertentu menjelang pilkada.
"Saat ini, ada keresahan di masyarakat, khususnya di kalangan jemaat gereja, terkait pemeriksaan pimpinan mereka. Ada spekulasi yang menghubungkan pemeriksaan ini dengan dukungan terhadap calon tertentu," ujar Pantouw. Senada dengan itu, Panglima Rompas juga menyarankan agar pemeriksaan dilakukan usai pilkada untuk mencegah potensi gangguan keamanan.
Menanggapi hal ini, Kapolda Sulut menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan murni merupakan bagian dari program pemberantasan korupsi dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto. Kapolda menekankan bahwa jika pemeriksaan ditunda hingga setelah pilkada, Polda Sulut akan tertinggal dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi. "Pemberantasan korupsi adalah agenda 100 hari Presiden, dan penegakan hukum ini akan terus dijalankan tanpa memandang afiliasi tertentu," ujar Kapolda.
Kapolda juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing spekulasi dan menjaga kerukunan selama proses pilkada berlangsung. Ia mengajak Dewan Manguni untuk turut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). "Mari kita saling bergandengan tangan dalam memberikan edukasi dan menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Utara," tuturnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana santai penuh kekeluargaan dan diakhiri dengan sesi foto bersama, menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga suasana damai dan kondusif di tengah proses demokrasi yang sedang berlangsung.
L.I.79
