Banjarnegara - Puluhan wartawan yang mengatasnamakan Wartawan Bersatu dari berbagai media dan organisasi Pers seperti Insan Pers Jawa Tengah (IPJT) DPC Banjarnegara, Forum Wartawan Banjarnegara (FWB), Komunitas Wartawan Lokal (Kawal), dan Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I), melakukan aksi damai di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Rabu (22/05/2024).
Para aksi melakukan orasi di Alun-alun Banjarnegara, jalan kaki menuju Gedung Setda Banjarnegara, Gedung DPRD Banjarnegara dengan dikawal ketat oleh pihak Kepolisian dari jajaran Polres Banjarnegara.
Pemkab Banjarnegara yang diwakili oleh Drs. Sila Satriana, M.Si selaku Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum menyambut baik kedatangan para aksi.
Selain itu, DPRD Banjarnegara yang diwakili oleh Arif Budi Waluyo, Edy Purwanto dan Djarkasi juga menyambut baik, bahkan mereka (Anggota DPRD Banjarnegara) akan menyampaikan tuntutan para aksi tersebut ke DPR RI.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap Revisi Undang-undang (RUU) Penyiaran Tahun 2024 yang rencananya untuk menggantikan UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dianggap dapat membatasi kebebasan Pers dan merugikan demokrasi Indonesia.
Dalam aksinya, para wartawan membawa keranda bertuliskan "Matinya Demokrasi Indonesia" serta poster bertuliskan "Tolak RUU Penyiaran dan DPR RI Mafia UU".
Pasal yang berpotensi mengancam kebebasan Pers ialah, Larangan penayangan konten eksklusif jurnalistik investigasi serta sengketa jurnalistik bakal ditangani Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) KPI bukan Dewan Pers.
"Ketentuan ini akan tumpang tindih dengan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang selama ini dinaungi oleh Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa Pers di Indonesia." Kata Christian Joharianto biasa disapa (Aan) selaku Ketua IPJT DPC Banjarnegara kepada Wartawan.
Menurut Aan, "Pasal 50B Ayat 2 huruf C tentang pelarangan penayangan konten jurnalistik investigasi, pasal tersebut jelas-jelas dapat melukai para insan Pers yang ada diseluruh Indonesia.
"Kemudian pasal 51E, terkait penyelesaian Sengketa Pers, dimana di RUU Penyiaran disebutkan berbunyi "Sengketa yang timbul akibat di keluarkanya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Hal ini tentu mengancam idealisme para jurnalis, sementara dalam UU No 40 Tahun 1999, sengketa Pers cukup dilakukan dan diselenggarakan oleh Dewan Pers." Ujarnya.
Sementara, menurut Muchlas Hamidi selaku Ketua Forum Wartawan Banjarnegara (FWB) menegaskan, "Kebebasan pers adalah hak yang penting dalam masyarakat demokratis, jika RUU Penyiaran yang saat ini masih digodok oleh DPR RI disahkan, maka hancur sudah Demokrasi di Indonesia ini.
Mengingat pentingnya kebebasan Pers harus dilindungi, jangan biarkan undang-undang yang dapat merugikan kebebasan Pers menjadi kenyataan. Oleh karena itu, kami bersama teman-teman Wartawan yang ikut di aksi ini akan terus mengawal agar RUU Penyiaran digagalkan." Ujar Muchlas.
Menurut Muchlas, Aksi tersebut dihadiri oleh Wartawan dari berbagai Kabupaten, diantaranya Wonosobo, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Pemalang.
(Yudhi)
